STRUKTUR POLITIK

STRUKTUR POLITIK

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Sosiologi Politik

Dosen Pengampu : Bapak Tedi Kholiluddin

Oleh Kelompok 1 :

Sofiani Novi Nuryanti                        (132211078)

Nia Chusnafariha                    (132211085)

JINAYAH SIYASAH C 4

FAKULTAS SYARIAH

UIN WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2015

I.                   PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Politik merupakan salah satu pokok bahasan yang seringkali kita konotasikan dengan kekuasaan, hal ini tentu tidak dapat kita pungkiri, sebab politik dan kekuasaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi disisi lain, masyarakat kita juga seringkali memandang politik sebagai sesuatu yang kotor dan licik. Politik adalah kemahiran yaitu kemahiran tentang hal-hal yang mungkin.

Dalam dunia perpolitikan baik itu zaman dahulu maupun zaman sekarang sudah tentu memiliki struktur politik tersendiri yang semakinlama semakin kompleks. Hal ini dapat terjadi karena sifat manusia yang dinamis dan menghendaki segala sesuatu menjadi lebih baik. bagaikan bangunan yang memiliki kerangka struktur tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga stabilitas bangunan, agar setiap komponen dapat bekerja secara maksimal. Maka politik pun memiliki keragka tersnendiri, dimana kerangka tersebut digunakan agar setiap komponen yang berada dalam politik dapat saling mempengaruhi dan saling membantu.

Oleh karena itulah pada makalah ini selain untuk memenuhi maka kuliah sosiologi politik juga untuk mengetahui bagaimanakah komponen-komponen dalam struktur politik didalam pemerintahan. Semoga makalah ini dapat memberikan informasi mengenai struktur politik.

2.      Rumusan Masalah

1)      Bagaimana struktur fiscal itu ?

2)      Bagaimanakah struktur social dalam sosisologi politik itu ?

II.                PEMBAHASAN

1.      STRUKTUR FISKAL

Salah satu pengaruh yang menandai struktur fiskal ialah dengan mengatahui kondisi fisik, misalnya geografis dan demografis.

(1)   Struktur Geografis

 “politik Negara adalah didalam geografinya”. Pameo Napoleon mengungkapkan sebuah ide yang bisa disusur mundur sampai abad ke lima sebelum Masehi di dalam tulisan Hippocrates Treatise on Airs, Waters, dan Places.

Kaum konservatif, fasis, liberal, Marxis- mereka mengakui bahwa politik tergantung dari geografi, akan tetapi mereka tidak sependapat dengan tingkat ketergantungan. Bagi Maurice Barres (1862-1923), politik didasarkan ‘pada bumi dan mayat’, yang berarti bahwa atas geografi dan sejarah, dimana keduanya sangat bergantung pada yang pertama.

Secara umum, pengaruh geografi tidak dapat dipisahkan dari penemuan-penemuan teknologi manusia, yang memungkinkannya mengatasi kesulitan-kesulitan dari lingkungan-lingkungan alaminya. Bagi masyarakat primitive fenomena politik tergantung pada kondisi geografik, sedangkan dalam Negara-negara modern ketergantungan akan kondisi geografik berkurang.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi struktur geografis antara lain :

a.       Iklim dan sumber-sumber alami

1)      Iklim

Teori awal tentang hubungan antara geografi dan politik berpusat pada iklim, teori ini berawal dari Ariestoteles sampai Montesquieu cenderung melihat bahwa pengaruh geografi terhadap fenomena politik atas cara yang sama.

Teori dari Montesquieu merupakan pengungkapan-pengungkapan kembali pandangan-pandangan Ariestoteles. Rumusan penting dan paling terkenal tentang teori tersebut dari Montesquieu dalam bukunya Spirit of Laws jilid XVII (1748) bahwa iklim dingin memungkinkan kebebasan dan iklim panas perbudakan, dimana Ariestoteles sedang memeriksa masalah iklim sedang.

Paham-paham popular tentang pengaruh politik dari iklim memberikan sedikit perubahan dari teori-teori tradisional. Misalnya, pada abad ke sembilanbelas seorang ahli sejarah Prancis Jules Michelet menekankan peranan panas dan pengaruhnya pada revolusi 1789 yang mana terjadi pada bulan Mei dan September (dalam tesisnya). Tesisnya ini dipakai untuk revolusi 1830 (Juli) dan hari-hari Juni (1848), akan tetapi itu tidak terjadi  bagi pecahnya Revolusi 1848 pada bulan Februari.

Pengaruh langsung iklim terhadap fenomena politik tidak dapat disangkal secara langsung, juga tidak gamapang dan tidak seabsolut sangkaanAriestoteles dan Montesquieu. Dalam hal-hal tertentu, pengaruh politik terlihat dengan jelas karen ada factor – factor lain yang diperhitungkan.

Terjadinya iklim yang berbeda-beda hapir semua tidak diperkenankan pada perkembangan politik atau sosial.

2)      Sumber – sumber alam

Yang dimaksud sumber-sumber alam yaitu semua benda-benda yang disediakan bumi yang diperlukan bagi eksistensi fiscal manusia. Macamnya sumber-sumber alam ada dua yaitu sumber-sumber yang berasal dari binatang dan sumber-sumber yang berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber mineral menjadi kebutuhan pokok dengan perkembangan industry. Pada hakikatnya, sebagaimana teori iklim, pembuatan tentang teori sumber-sumber alam sudah lama bersifat psikologis, yang artinya sampai tingkat tertentu akan tetap hingga saat ini yang dilakukan berdasarkan suatu kontradiksi mendasar.

3)      Geografi dan keterbelakangan

b.      Ruang sebagai struktur politik

Iklim dan sumber alam tidak dapat dipisahkan dari factor geografikal lain, misal tentang ruang teritorial. Para ahli geografi semakin yakin bahwa studi tentang ruang hidup adalah salah satu cabang yang penting. Ruang alami tempat aktivitas manusia berkembang bisa dipelajari dari tiga tilik yaitu pembatasan masyarakat, susunan internal dari masyarakat dalam batasan-batasan tertentu, dan lokasi masyarakat bisa terhubung alias strategis untuk berkomunikasi.

Adapun macamnya pembagian ruang sebagai struktur politik antara alain :

1)      Membatasi struktur ruang masyarakat politik

Ruang geografi merupakan suatu bentuk besar untuk bisa dibagi-bagi atau dikecilkan sehingga membuat ruang geografi bersifat ilusi akibat terdapat interpretasi yang berbeda daripada aslinya. Akan tetapi pembagian-pembagian tertentu didasarkan pada factor geografis. Contohnya pulau, ..

Pengaruh politik dari pembagian geografis senantiasa dianggap penting. Adanya rintangan alami terhadap invasi mempunyai arti yang sama agak berkurang kepentingannya.  

2)      Kontak-kontak

Secara politik, kontak antar masyarakat dalam saat – saat tertentu sangatlah penting, dan kontak ini bergantung pada sebagaian dari factor-faktor geografis.

(2)   Struktur Demografis

a.       Jumlah penduduk

Perbedaan antara negera-negara besar dan kecil terkenal bagi penulis-penulis purba sebelum menjadi kabur sebelum abad Sembilan belas oleh perkembangan teori-teori hukum tentang kedaulatan nasional dan persamaan hak. Dari sudut teoritis, bahwa hakikat fenomen apolitik berubah menurut besarnya suatu komunitas dan perbedaan dasar yang memisahkan makro politik dari mikro politik.

Besarnya suatu komunitas tergantung pada besarnya jumlah penduduk. Sedangkan ukuran territorial menjadi urutan kedua dalam skala kepentingan.

1)      Perbedaan antara makropolitik dan mikropolitik

Makropolitik ialah aktivitas politik didalam komunitas kecil, sedangkan makropolitik merupakan aktivitas politik didalam komunitas yang besar. Yang membedakan komunitas tersebut besar atau kecil ialah bahwa komunitas kecil didasarkan pada hubungan manusia langsung, sedangkan komunitas besar pada hubungannya bisa disebut mediasi atau perantaraan. Dalam komunitas kecil perjuangan politik mengambil karakter pada hakikatnya bersifat personal. Meski koalisi, klik-klik, dan fraksi-fraksi terbentuk secara kasar menyerupai pengelompokan politik didalam komunitas besar. Namun, komunitas kecil tidak mempunyai organisasi politik formal, hanya aliansi-aliansi antara individu-individu dan kesamaan pribadi. Sedangkan dalam komunitas besar, perjuangan politik merupakan kolektif dan individual. Komunitas ini telah mempunyai organisasi yang kompleks dan diatur dari berbagai ragam tingkat kepentingan dan komplektisitas berkonfrontasi satu sama lain. Sehingga pergolakan akan terus berlangsung secara stimulant antar kelompok yang bertanding. Kemudian atas peri yang sama, dalam komunitas kecil, integrasinya hanya pada masalah mengharmoniskan hubungan-hubungan interpersonal, dan dalam komunitas besar, integrasinya meliputi masalah – masalah organisasi komunitas daripada hubungan antar personal.   

2)      Masalah-masalah makropolitik

Kekuasaan politik yang besar dalam komunitas besar memunculkan masalah besar yaitu mengenai birokratisasi dan desentralisasi.

Dalam birokrasi tidak terbatas pada eselon kekuasaan atas. Organisasi-organisasi politik yang berusaha menjadi komunitas besar yang mana hubungan manusianya tidak kurang birokratiknya. Sedangkan dalam partisipasi asli oleh para warga dalam mencapai keputusan dibagi-bagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang keudian inilah yang disebut desentralisasi. Jika desentralisasi diketahui hanya mengatur suatu pemerintahan atau sebagainya dengan pengaturan kekuasaan secara regional, desentralisasi didalam pemerintah yang sentralis ada kebutuhan bagi kekuasaan untuk memiliki markas-markas lokalnya. Desentralisasi telah menjadi salah satu masalah besar dalam komunitas besar.

b.      Tekanan demografis

Tekanan demografis didefinisikan sebagai hubungan tertentu antara besarnya jumlah penduduk dengan jumlah teritorium yang didudukinya.

1)      Tekanan demografis dan antagonisme politik

Adalah suatu paham bahwa didalam negera yang memiliki jumlah penduduk besar akan sering terjadi kesenjangan sosial dan rawan perang. Bahkan Ariestoteles dan Plato percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang berlebihan akan menumbuhkankerusuhan-kerusuhan sosial. Pada tahun 1814 dan 1914, penduduk Eropa menjadi dua kali lipat, kemudian perang-perang besar pada pertengahan abad keduapuluh terjadi, ini merupakan sebuah bukti tentang teori adanya tekanan demografik. Namun, teori tekanan demografik terbuka terlihat dalam bentuknya yang simplistic. Missal, negeri – negeri dengan penduduk paling padat bukanlah negeri yang paling bernafsu untuk perang. Contoh negaranya ialah China, Negara tersebut memiliki penduduk yang padat dan rakyatnya hidup dengan damai selama berabad-abad.

2)      Tekanan demografis dalam negara – negara terbelakang

Pertumbuhan penduduk umum bergerak pada tingkatan yang berbeda dalam setiap Negara, Negara dengan pertumbuhan yang relative rendah terdapat di Negeri-negeri industry dan pertumbuhan cepat terdapat pada negeri-negeri terbelakang, sehingga menempatkan negeri tersebut pada situasi kritis.

Sebuah pengamatan menunjukkan bahwa du jenis ekuilibrium demografi cenderung tumbuh secara alami dikarenakan factor-faktor fisiologis dan psikologis diantaranya keseimbangan penduduk msyarakat primitive, dan masyarakat dengan tingkat industry tinggi.

Ekuilibrium masyarakat primitive diibaratkan sebuah komunitas yang berasal dari kombiasi antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang disebut the sturgeon equilibrium. Sedangkan dalam masyrakat modern atau maju terdapat dua situasi yang berbeda yaitu tentang tingkat kemajuan yang menurun tajam dan tingkat kelahiran yang cenderung turun akibat factor biologis yang belum sepenuhnya dipahami efek-efeknya.

Situasi dalam Negara terbelakang berasal dari kenyataan bahwa keseimbangan penduduk primitive telah terganggu sedangkan keseimbangan di Negara industry belum tercapai. Misalnya pengenalan hukum-hukum dasar pengobatan dan higina, dan terutama pengenalan cara-cara mudah dan murah untuk melawan penyakit menular.

Akibat dari ketidak seimbangan demografis ini terjadi ketika kebutuhan pertumbuhan penduduk yang cepat membuatnya sangat sulit untuk menyiapkan persediaan pangan pada tingkat biasa.

3)      Pertumbuhan yang tidak seimbang di kalangan kelas-kelas yang lebih miskin

Sepanjang sejarah, para pengamat dikejutkan oleh fakta bahwa tingkat kelahiran lebih rendah di kelas-kelas orang kaya daripada orang-orang miskin, sedangkan pendapat masa kini perasa pesimis dengan dengan tingkat pertumbuhan penduduk lebih cepat dikalangan orang-orang miskin. Mereka berpendapat demikian dengan pertimbangan bahwa orang-orang miskin paling tinggi tingkat buta hurufnya dan pada umumnya kurang maju secara intelektual.

c.       Komposisi penduduk

1)      Umur dan seks

Peranan seks dalam mempengaruhi tingkah laku politik lebih jelas daripada umur, meskipun tidak terlalu penting secara khusus, karena wanita cenderung lebih konservatif daripada laki-laki, dan orang muda cenderung tidak terlalu konservatif dibandingkan orang tua.

Dalam negeri yang sangat maju, dimana umur panjang dan tingkat kelahiran rendah, orang tua banyak dibandigkan dengan generasi muda. Akan tetapi di negeri terbelakang tidak terdapat hal seperti itu, karena sekarang telah disetujui bahwa orang-orang yang lebih tua lebih terikat pada ketertiban sosial yang ada sedangkan orang muda lebih radikal. Namun tetap boleh jadi bahwa bangsa-bangsa yang lebih mudacenderung kepada revolusi dan pergolakan sosial daripada orang-orang tua yang merasakannya tidak enak. 

2)      Komposisi penduduk kualitatif

3)      Distribusi geografis

Kepadatan rata-rata penduduk tidak berarti apa-apa dalam dirinya. Konsekuensi politis dari distribusi penduduk yang tidak merata berbeda-beda tergantung dari Negara-negaranya. Pada umumnya kemerataan yang sudah tercipta lama, tradisional tidak terlalu banyak menghasilkan gema-gema selain melebih-lebihkan ketidakseimbangan yang ada.

2.      STRUKTUR SOSIAL

Struktur sosial merupakan lawan dari struktur fisik (geografis dan demografis) yaitu buatan manusia dan bukan alam. Seperti penemuan material (alat, mesin), sistem hubungan kolektif (perusahaan, sistem matrimonial), dan bahkan doktrin dan kebudayaan (marxisme dan humanism barat). Dari definisi tersebut struktur sosial dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1.      Keterampilan teknologi

Keterampilan teknologi adalah cara-cara yang dipergunakan manusia untuk mengolah benda-benda, alat-alat, mesin, dan seterusnya untuk menguasai alam ataupun manusia. Beberapa penemuan satu setengah abad yang lalu, kemajuan teknologi mampu membalikan kehidupan manusia yang menimbulkan adanya apa yang kita sebut sebagai negara-negara terbelakang dan negara-negara maju. Hal ini dikarenakan Ketrampilan teknologi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, kultur suatu negara dan berpengaruh pula terhadap kehidupan politik suatu negara.

1.)    Transformasi struktur sosioekonomik melalui kemajuan teknologis

Revolusi teknologi menghasilkan revolusi ekonomi yang ditandai oleh peningkatan tingkat produksi dan konsumsi. Revolusi ekonomi ini sendiri menghasilkan revolusi kebudayaan.

a.       Kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi

Kemajuan teknologi memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi dalam tingkatan yang tidak pernah tercapai sebelumnya. Karena tekonologilah manusia mulai keluar dari kemiskinan dari sini pertumbuham ekonomi meningkat signifikan. Akan tetapi, hanya negara-negara maju secara teknologi yang menikmati kegunaannya sedangkan yang lain tetap dalam kemiskinan.

Kemajuan teknologi menghapuskan perbedaan dalam geografi alami (struktur fiskal) dimana perbedaan-perbedaan alami ini dibatasi oleh perbedaan dalam perlengkapan teknologi. Dalam arti ini kualitas berbeda dari kondisi-kondisi geografis tidak berkurang dengan adanya kemajuan teknologi bahkan cenderung meningkat.

b.      Kemajuan teknologi dan pembangunan kultural

Kemajuan teknologi menguntungkan pembangunan kultural dengan dua cara: pertama dengan memungkinkan manusia menkmati waktu senggang yang memungkinkannya melanjutkan minat-minatnya dibidang pendidikan dan kebudayaan yang kedua dengan mengembangkan cara-cara untuk kekayaan kultural. Disini kemajuan teknologi menghasilkan pembebasan manusia. Pengurangan panjangnya hari kerja, standard, tibanya masa senggang.

Namun ada yang mengkritik kebudayaan modern karna arti fisial dan superfisial dan mempertentangkannya dengan kebudayaan yang lebih mendalam dan otentik dari masyarakat tradisional. Akan tetapi kultur modern jauh lebih rundimenter dan pada waktunya secara perlahan-lahan menembusi masyarakat dan berkembang pesat.

2.)    Konsekuensi politik dari kemajuan teknologis

a.       Kemajuan teknologi dan pengurangan antagonisme

Kelangkaan merupakan hukum umum yang menyebabkan ketidak adilan sosial, disini kemajuan teknologi berperan untuk melemahkan efek dari ketidak adilan sosial tersebut dengan mengurangi satu penyebab antagonisme sosial yaitu kelangkaan dari barang-barang konsumsi.

b.      Kemajuan teknologi dan pengembangan pemahaman manusia

Kemajuan teknologi meningkatkan taraf kultural manusia, memungkinkannya memahami dan memecahkan masalah-masalahnya. Karena kemajuan teknologi lebih mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi. Walaupun kemajuan teknologi meningkatkan kesulitan masalah itu pada saat yang sama ketika ia menaikkan tingkat pemahaman manusia, akan tetapi kemampuan manusia yang mungkin memahami mungkin telah lebih baik lagi. Kita tidak boleh lupa bahwa sangat sedikit masyarakat tradisional menghasilkan kewarganegaraan yang mendapatkan informasi secara baik.

Seperti untuk maslah politik modern, Tidaklah mungkin untuk menjelaskan kepada parlemen atau masyarakat luas, perincian yang banyak jumlahnya dan rumit dalam membangun suatu rencana yang komprehensif. Akan tetapi mungkin untuk mempformulasikan secara sangat jelas opsi-opsi dasar yang bisa diperoleh dan arti masing-masingnya. Para warga dan wakil-wakilnya dengan demikian bisa membuat pilihan dan membuatnya dengan pemahaman yang cukup jelas tentang isu-isu yang dibahas. Demikian adalah salah satu contoh dari korelasi antara kemajuan teknologi dan pemahaman manusia.

c.       Kemajuan teknologi dan peningkatan kekuasaan

Kemajuan teknologi secara langsung meningkatkan kekuasaan politik negara. Misalnya dia memungkinkan pemerintahan pusat untuk memperluas kekuasaanya terhadap seluruh negara lebih gampang, dengan manghapus masalah jarak. Sentralisasi yang muncul sebagai akibatnya cenderung membinasakan otonomi lokal dan kebebasan yang diberikan otonomi semacam itu kepada rakyat. Terutama kemajuan teknologi memberikan pemerintah alat kekerasan yang tak terlawankan. Selain itu Kemajuan teknologi juga menawarkakn cara-cara perlawanan yang baru terhadap oposisi.

2.      Lembaga-lembaga

Lembaga-lembaga adalah alat mempertahankan ketertiban hubungan sosial yang mapan  (stabil)-status hukum keluarga, undang-undang yang mengatur barang-barang dan milik dan konstitusi politik.

1.)    Pengertian umum tentang lembaga

a.       Unsur-unsur yang terlibat dalam konsep lembaga

Lembaga hanya dibatasi oleh dua unsur yaitu unsur struktural dan unsur keyakinan manusia dan citra-citra rakyat. Struktur adalah sistem hubungan yang tidak mempunyai eksistensi riil tanpa hubungan itu sendiri. citra-citra popular, keyakinan dan sistem nilai adalah unsur dasar dari lembaga.

Setiap individu adalah model struktural dan koleksi citra-citra yang secara luas diterima, kurang atau lebih distandarisir. Pada umumnya, sangat penting bagi lembaga-lembaga politik. Keyakinan politik kurang lebih bersifat kudus, agar orang memperoleh ide tertentu bahwa kekuasaan politik harus ada dan dikenal baik. disini kekuasaan absah bilamana dia sesuai dengan citra popular, dengan sistem nilai masyarakat.

b.      Tempat individu dalam lembaga sosial: status dan peran

Lembaga merupakan penjelmaan dari berbagai peranan dan status, peran dan status ini menjelaskan masalah dari posisi relatif individu didalam lembaga-lembaga sosial. Bagi setiap status ada sejumlah pola tingkah laku yang diharapkan dari individu, dari yang memegang posisi, dan serentak atribut-atribut yang harus dia miliki. Atribut-atribut tersebut diartikan sebagai peranan sebagai akibat dari status  dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status. Singkatnya peranan adalah aspek dari status.

c.       Jenis lembaga-lembaga yang berbeda-beda

Dilihat dari institusi dan posisi lembaga-lembaga legal (hukum) lembaga-lembaga ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu “institution by pure fact” dan “institutions by design”. Institution by fact adalah lembaga-lembaga yang muncul secara otomatis, hampir-hampir secara mekanis, dan boleh dikatakan permainan antara kekuatan dan peristiwa-peristiwa. Sedangkan institution by design merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja atau lembaga-lembaga normatif, karena mereka didasarkan pada norma-norma. Lembaga-lembaga ini berfungsi menurut undang-undang yang dibuat terdahulu yang mengatur rules of conducts yang harus dipatuhi oleh para anggotanya didalam tingkah lakunya dan bersifat obligatoir. Sedangkan institution by fact pada hakikatnya bersifat deterministik. Ada tiga jenis lembaga normative yaitu yang berdasarkan pada hukum, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, dan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan sosial (sosial customs).

d.      Lembaga dan teknologi

Lembaga-lembaga masyarakat erat hubungannya dengan perkembangan tekonilogi.  Pada titik ini kaum penganut marxisme cenderung menganggap lembaga-lembaga semata-mata sebagai pencerminan teknologi. Lembaga-lembaga mempunyai otonomi tertentu dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. sampai pada sebuah tingkat tertentu sebuah ephipenomenon : teknologi yang berhubungan dengan produksi. Dengan demikian Ada dua tingkat lembaga yaitu lembaga sosio ekonomi yang berhubungan dengan metode-metode produksi dan kepada hubungan-hubungan kelas sebagai akibatnya dan lembaga lainnya.

e.       Persistensi lembaga-lembaga: inersia sosial

Lembaga-lembaga merupakan hasil dari struktur-struktur tekno ekonomis, dimana lembaga-lembaga ini memegang otonomi. Satu karakteristik dari otonomi-otonomi ini adalah bahwa, oleh semacam inersia sosial lembaga-lembaga tetap berlangsung hidup setelah faktor-faktor yang menghasilkannya telah lenyap. Disini persistensi-persistensi lembaga sangat lumrah, disemua negara dan setiap waktu ada campuran antara lembaga-lembaga kontemporer dan lembaga-lembaga kolot yang tetap hidup dimana orang terbiasa dengan eksistensinya dan tidak sadar sepenuhnya terhadap kadaluarsanya. Persistensi lembaga-lembaga dengan demikian bisa berakibat pada memelihara, atau bahkan menghidupkan kembali rezim-rezim yang berbeda dari struktur sosio ekonomi.

2.)    Lembaga-lembaga politik klasifikasi rezim-rezim politik

Lembaga-lembaga politik adalah lembaga-lembaga yang memperhatikan kekuasaan, organisasinya, pengalihanya, pelaksanaan, legitimasi, dan sebagainya. Dalam sejarah lembaga-lembaga ini telah bergabung menurut jenis yang berbeda-beda yang disebut dengan rezim-rezim politik yang memekar struktur-struktur kelembagaan khusus dikehidupan politik yang terbuka, akan tetapi struktur itu sendiri merupakan bagian dari kerangka sosial yang terdiri dari lembaga-lembaga lain dan faktor-faktor geografis dan demografis dari masyarakat yang bersangkutan. Disinilah pentingnya masalah menggolong-golongkan rezim-rezim politik.

a.       Klasifikasi purba

Sampai akhir abad kesembilanbelas, pada umunya diterima sistem klasifikasi yang diwariskan sejak zaman yunani yang membagi rezim-rezim politik kedalam monarki (pemerintahan oleh seorang), oligarki (pemerintahan oleh beberapa orang) dan demokrasi (pemerintahan oleh semua).

b.      Klasifikasi legal masa sekarang

Para ahli hukum membuat klasifikasi rezim-rezim politik menurut hubungan-hubungan internal antara kekuasaan yang berbeda-beda yaitu antara elemen-elemen yang berbeda-beda membentuk negara. Dengan demikian kita tiba pada pembagian tripartite dari rezim pemerintah: sebuah rezim dimana ada pemusatan kekuasaanya, sebuah rezim dengan sebuah pemisahan kekuasaan, dan sebuah rezim parlementer.

Pemusatan kekuasaan berarti bahwa semua keputusan penting diambil oleh satu organ negara. Didalam pemerintahan-pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai sistem parlementer seperti pada pembagian umum yang sama antara monarki dan republik.

c.       Klasifikasi sosiologis modern

Kecenderungan masa sekarang adalah pada perbedaan dasar antara rezim-rezim pluralistis atau demokratis dan rezim-rezim Unitarian atau otokratis. Didalam rezim-rezim pluralistis atau demokratik, pergolakan politik terjadi secara terbuka dan bebas dibawah sinar lampu umum. Di dalam rezim-rezim Unitarian sebaliknya konflik politik secara resmi tidak terjadi, selain dalam bentuk perjuangan individu untuk memperoleh restu sang pangeran. Inilah perbedaan dasar dari rezim-rezim demokratik pluralistik, dimana kekuasaan tertinggi itu sendiri ditantang pada jangka waktu yang teratur setiap empat atau lima tahun oleh permainan bebas dan pemilihan umum.

d.      Maire du palais

Dalam kategori yang besar ini rezim-rezim pluralistic atau demokratis, rezim-rezmi Unitarian atau otokratik dan turun temurun dan kediktatoran yang berasal dari kemenagan. Yang lebih realistik dan kurang formal adalah pemerintahan otokrasi moderat, yang menerima oposisi tertentu terhadap rezim dan mengizinkan cara-cara legal tertentu untuk mengungkapkan perbedaan pendapat politik secara tidak langsung, dan otokrasi totalitarian yang menghancurkan semua oposisi dan memaksa kaum pembangkang untuk memakai kegiatan-kegiatan gelap.

Mengenai demokrasi pluralistis, jalan terbaik untuk mengklasifikasikannya adalah menggabungkan bentuk-bentuk legal rezim-rezim pemerintahan dengan jenis partai politik yang terdapa didalamnya. Kita bisa mengenal tiga rezim pluralistik (1) rezim-rezim presidensisl baik pseudo dwipartai, sebagaimana di Amerika Serikat, atau multipartai sebagaimana di Amerika latin (2) rezim-rezim parlementer dengan sistem dwipartai jenis britis (3) rezim-rezim parlementer dengan sistem banyak partai jenis eropa koninental.

3.)    Lembaga-lembaga politik dan struktur tekno-ekonomik

Ada dua teori besar yang bertentangan dengan masalah ini. Kaum marxis menganggap rezim-rezim politik mencerminkan sistem produksi suatu masyarakat, yang pada hakikatnya didefinisikan dalam sistem pemilikan. Dengan ini mereka mengingkati bahwa lembaga-lembaga politik mempunyai otonomi. lembaga-lembaga kurang penting dalam pandangan Marxis. Orang-orang barat sebaliknya, yang pada mulanya melebih-lebihkan independensi politik dalam hubungannya dengan ekonomi, kini mulai mengubah teori-teoorinya yang dulu dan menarik posisi yang semakin dekat dengan kaum marxis. Bagi analisis barat, factor yang esensial yang menjadi alasan untuk mendirikan setiap rezim politik bukanlah sistem hak milik, akan tetapi tingkat pengembangan teknologi.

a.       Rezim politik dan sistem hak milik

Marxisme membedakan empat jenis negara : negara budak pada masa purba, negara feudal, negara borjuis, dan negara sosialis, masing-masing sesuai dengan modus produksi dan sistem pemilikan dalam jenisnya yang khusus. Setiap jenis negara dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk negara atau rezim politik : depotisme timur, tirani, atau republic didalam negara budak, seignories atau monarki-monarki yang disentralisir didalam negara feudal; demokrasi barat atau rezim fasis didalam negara-negara borjuis; sistem sofiet dan demokrasi rakyat didalam negara-negara sosialis. Dengan demikian berbagai rezim politik sesuai dengan perbedaan-perbedaan didalam sistem produksi dan sistem milik.

b.      Rezim-rezim dan tingkat produksi

Demokrasi pluralistis sesuai dengan tingkat industrialisasi yang tinggi tingkatannya. Mengatakan bahwa masyarakat bebas adalah masyarakat makmur. Dalam hakikat otokratik dan Unitarian dari rezim-rezim komunis bersifat terbelakang dan setengah maju dari negara-negara dimana komunisme didirikan. Rusia tahun 1917 dan demokrasi rakyat tahun 1945 mempunyai satu sifat yang sama : mereka berada ditingkat ekonomi yang rendah dibandingkan dengan negri-negri industry dibarat.

Dibangunnya diktator lebih mudah dan sering dalam masyarakat yang terbelakang dari pada msyarakat yang sangat maju. Dalam negara-negara yang sangat maju semua bangunan sosial berdiri atas bahu para ilmuwan, ahli teknik, dan kaum cendekiawan yang hanya bisa bekerja dalam udara kebebasan.

3.      Kultur

Kultur adalah ideology keyakinan, dan ide-ide kolektif yang pada umunya dianut dalam suatu komunitas tertentu.

1.)    Keyakinan : ideology dan mitos

Dalam arti tertentu masyarakat adalah jumlah dari keseluruhan ide-ide dan citra-citra yang telah dibentuk oleh anggota-anggotanya. Akan tetapi diantara ide-ide kolektif ini, beberapa sesuai dengan kenyataan-kenyataan eksternal yang mempunyai eksistensi obyektif fisikal. Ide-ide lain adalah hanya lukisan fikiran states of mind.

a.       Berbagai jenis keyakinan

Ada dua jenis kategori keyakinan/kepercayaan yaitu keyakinan-keyakinan yang lebih rasional, ada rumusannya dan keyakinan-keyakinan irrasional yang lebih bersifat spontan dan selanjutnya dinamakan mitos. Ideology mengungkapkan kecenderungan psikologisnya sendiri dan konflik batinnya didalam doktrin yang dirumuskannya. Setelah doktrin-doktrin tersebut dikerjakannya secara teliti oleh individu-individu yang dibawah tekanan tertentu dari kebutuhan sosial, ideology tergantung pada reaksi mayarakat. Ideology digunakan untuk mengekspresikan aspirasi dan tuntutan-tuntutan, dan memberikan definisi tujuan-tujuan dasar dari tindakan politik, dibentuklah berbagai partai dan organisasi. Penerimaan atau penolakan suatu sistem ideology tergantung sejauh mana dia mencerminkan kebutuhan-kebutuhan komunitas dan kekuatan-kekuatan didalamnya.

Mitos merupakan keyakinan yang kurang jelas, kurang rasional dan kurang teliti diolah dalam pikiran dibandingkan dengan ideology. Disini ada dua macam mitos yaitu mitos yang bisa disebut tradisional dan mitos aksi. Mitos tradisional kurang lebih pelukisan yang bersifat fable tentang alam, dunia, manusia, dan masyrakat yang sudah direrima secara kuat untuk memberi inspirasi kepada kehidupan dari suatu kelompok sosial.

Pada awal abad duapuluh, jurnalis perancis Georges Sorel mengembangkan suatu paham lain tentang mitos-mythos of action bahwa salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi suatu komunitas adalah memberikannya citra-citra yang singkat dan tidak rumit tentang masa depan yang fiktif atau masalalu yang fable, yang mempolarisir emosi-emosi dan bergerak menuju aksi. Action mhyts ini bisa menggugah gerakan-gerakan revolusioner, sebagaimana diyakini sorel, sesiap mereka bisa menyumbangkan untuk mempertahakan ketertiban sosial.

b.      Pengaruh politik dari keyakinan rakyat

Mitos dan ideology dasarnya memainkan peranan yang sama dalam kehidupan politik yaitu mereka memobilisir warga negara, baik dalam oposisi terhadap kekuasaan atau mendukungnya. Mobilisasi merupakan kamuflase agar keyakinan bisa berlaku untuk menyembunyikan realitas agar dapat diterima. Disamping itu ideology juga bisa untuk mengurangi ketegangan-ketegangan.

Dengan mengintegrasikan setiap pola perilaku yang khusus ini kejalan program politik yang komprehensif, ideology bisa mempengaruihi jalanya tindakan. Konsep “kesadaran politik” jelas-jelas menunjukkan peranan ideology. Kesadaran politik adalah produk dari sejumlah factor, terutama ideology-ideologi mengambangkan kesadaran politik rakyat, dengan demikian berlaku sebagai basis kelompok-kelompok ideologis.

2.)    Entitas kulutural (unsur-unsur kebudayaan)

Semua unsur yang membentuk suatu komunitas bercampurbaur dalam situasi actual, membentuk kombinasi yang jelas berbeda yang bisa kita sebut entitas kultural. Setiap komunitas individual merupakan milik dari suatu entitas kultural atau dirinya sendiri merupakan entitas kultural.

a.       Konsep entitas kultural

Entitas kultural merupakan bangsa-bangsa atau kelompok bangsa-bangsa yang memiliki suatu peradaban yang sama. entitas kultural pada hakikatnya dibentuk oleh sejarah, lantas diperkuat oleh pendidikan dalam arti seluas-luasnya.

Kebudayaan sebagaimana dibentuk oleh perkembangan sejarah yang unik dari setiap bangsa atau kelompok bangsa-bangsa, diwariskan melalui mekanisme pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Beberapa unsurnya bekerja secara fisikal tanpa orang menyadarinya. Akan tetapi kebayakan unsur bekerja melalui fenomena yang sadar, melalui keyakinan kolektif, citra, dan sikap yang diwariskan dari generasi kegenerasi oleh proses pendidikan yang bukan saja direncanakan untuk memberikan generasi yang baru dengan keterampilan yang berguna akan tetapi juga memberikan pandangan kultural yang baru. Dalam bidang politik entitas nasional lebih penting karena bangsa-bangsa adalah tempat duduk dari organisasi kekuasaan yang fundamental.

b.      Pengaruh politik dari entitas kultural

Entitas kultural sangat penting secara politik, akan tetapi tidak sepenting sosio ekonomik. Entitas kultural menempati posisi sekunder dengan faktoe sosio ekonomik yang merupakan unsur-unsur primer.

Entitas kuktural dalam mempengaruhi politik dapat saja tidak bekerja  sebagai kekuatan yang memberikan motivasi akan tetapi ia menjadi rem atau akselerator. Di Polandia, Hongaria, Yugoslavia faktor-faktor kultural mempercepat liberalisasi. Di Jerma faktor kultural memperlambat evolusi menuju demokrasi barat. Di Perancis faktor-faktor kultural mempercepat gerakankearah demokrasi liberal. Dalam hal-hal lain, faktor kultural menentukan detail dari rezim-rezim politik.

III.             PENUTUP

1.      KESIMPULAN

Struktur fiscal merupakan sebuah susunan yang didalamnya terdapat komponen-komponen fisik. Struktur fiscal terbagi dua yaitu adanya struktur geografis dan demografis.

Sedangkan struktur social merupakan lawan dari struktur fisik (geografis dan demografis) yaitu buatan manusia dan bukan alam. Seperti penemuan material (alat, mesin), sistem hubungan kolektif (perusahaan, sistem matrimonial), dan bahkan doktrin dan kebudayaan (marxisme dan humanism barat). Dari definisi tersebut, struktur social berisi tiga macam yaitu ketrampilan teknologi, lembaga-lembaga, dan kultur.

2.      KRITIK SARAN

Demikianlah makalah yang kami buat, apabila ada kesalahan dalam bentuk penulisan atau lainnya kami minta maaf. Oleh kerena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapakan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Duverger, Maurice. 2013. Sosiologi Politik. Jakarta : Rajawali.

Wikipedia.co.id