SYIRKAH

I.       PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Akad merupakan bagian dari macam-macam tasharruf, yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya. Akad mempunyai arti menyimpulkan atau mengikatkan. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[1] Dalam Fiqih Mu’amalah terdapat berbagai macam akad, hal itu terjadi karena berlainan obyek, masyarakat atau Agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Berbagai macam akad tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu Uqudun musammatun dan Uqud ghoiru musammah.

Selanjutnya mengenai macam-macam akad yang terdapat dalam Fiqih Mu’amalah penulis akan mengerucut pada akad syirkah, jenis akad ini termasuk dalam uqud musammatun, dimana akad-akad yang termasuk didalamnya merupakan akad yang diberikan namanya oleh syara dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam  bentuk syarikat dagang dengan berbagai bentuk. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerjasama dengan orang lain. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong brdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan”.[2] Mengenai hal tersebut, Berikut penulis akan memaparkan bentuk kerjasma berupa syarikat.

B.     Rumusan masalah

a.       Apa definisi syirkah?

b.      Apa dasar hukum syirkah?

c.       Apa saja rukun dan syarat syirkah?

d.      Apa dan bagaimana macam-macam syirkah?

e.       Bagaimana metode transaksi syirkah ‘uqud?

f.       Bagaimana cara mengakhiri syirkah?

g.      Bagaimana contoh pengaplikasian syirkah, problematika, dan cara penyelesaiannya?

C.    Tujuan

a.       Mengetahui definisi syirkah

b.      Mengetahui dasar hukum syirkah

c.       Mengetahui rukun dan syarat syirkah

d.      Mengetahui  macam-macam syirkah

e.       Mengetahui metode transaksi syirkah ‘uqud

f.       Mengetahui cara mengakhiri syirkah

g.      Mengetahui salah satu contoh pengaplikasian syirkah, problematika yang mungkin terjadi dan cara menyelesaikan.

II.    PEMBAHASAN

A.    Definisi syirkah

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya, salah satu dari akad tersebut adalah akad syirkah atau perkongsian yang menurut bahasa ikhtilath berarti campur atau percampuran.[3] Akad percampuran ialah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam definisi lain, akad percampuran adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad percampuran masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah.[4] Syirkah juga dapat didefinisikan sebagai :

اَلْاِخْتِلَاطُ أَىْ خَلْطُ أَحَدِاْلمَالَيْنِ بِاْلَا خَرِبِحَيْثُ لَا يَمْتَزَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

“percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya”[5]

عَقْدٌبَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَعَلَى التَّعَاوُنِ فِيْ عَمَلٍ اِكْتِسَا بِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

“akad yang berlaku untuk dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”[6]

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

a.       Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

b.      Menurut Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

c.       Menurut Syihab Al-Din Al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

d.      Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain yang dimaksud syirkah adalah ibarat penetapan suatu hak kepada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

e.       Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

f.       Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarkat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.[7]

g.      Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharuf) harta yang dimiliki orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf.

h.      Menurut Syafi’iyah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

i.        Menurut Hanafiyah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.[8]

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut pada ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqih juga membedakan dua jenis percampuran yaitu ayn (real asset) berupa barang dan jasa dan dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga. Dari segi waktunya : Naqdan (immediate delivery) yakni penyerahan saat itu juga dan gehoiru naqdan (deferred delivery) yakni penyerahan kemudian. Dan dapat di identifikasi tiga jenis percampuran : (1) percampuran ‘ayn dengan áyn; (2) percampuran ‘ayn dengan dayn; (3) percampuran dayn dengan dayn. [9]

B.     Dasar hukum syirkah

Landasan syirkah  terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan Ijma’, berikut ini:[10]

a.      Al-Qur’an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga” (Qs. An-Nisa’: 12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian dari mereka kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu” (Qs. Shad : 24).[11]

b.      As-Sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ص م قَا لَ : اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : أَنَاثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَاصَحِبَهُ فَاِدَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداودوالحاكم وصححه إسناد)

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi SAW bersabda “sesungguhnya Allah SWT berfirman “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”  (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

يَدُاللهِ عَلَى لشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يَتَخَاوَنَا

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”. (HR. Bukhari dan Muslim).[12]

c.       Al-Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

C.    Rukun dan Syarat syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan para ulama, menurut para ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan Kabul sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

a.)    Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu: (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan lainnya.

b.)    Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu (a) bahwa model yang dijadikan akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah; (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

c.)    Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat mufawadhah, bahwa didalam mufawadhah disyaratkan (a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama; (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah; (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

d.)   Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). Menurut Malikiyah syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah ‘inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abdurrahman Al-Jaziri rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

1.      Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

2.      Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

3.      Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing , baik berupa mata uang ataupun yang lainnya.[13]

D.    macam-macam syirkah

Perkongsian atau syirkah terbagi atas dua macam yaitu perkongsian amlak (kepemilikan) dan perkongsian uqud (kontrak). Perkongsian amlak adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian uqud adalah perkongsian yang bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendiri).

1.      perkongsian amlak

perkongsian amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam :

a.)    perkongsian sukarela (ikhtiyar)

perkongsian ikhtiyar ialah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang yang membeli  atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang berwasiat bersekutu antara keduanya, yaitu perkongsian milik.

b.)    perkongsian paksaan (ijbar)

perkongsian ijbar ialah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya.oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untk menentukan bagian masing-masing.

2.      perkongsian uqud

perkongsian ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah diatas.

Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima yaitu :

a.)    perkongsian ‘inan

b.)    perkongsian mufawidah

c.)    perkongsian abdan

d.)   perkongsian wujuh

e.)    perkongsian mudharabah

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam yaitu :

a.)    perkongsian amwal

b.)    perkongsian a’mal

c.)    perkongsian wujuh

masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidhah dan ‘inan.

Secara umum fuqaha mesir, yang kebanyakan terdiri dari madzhab Syafi’I dan Maliki, berpendapat bahwa perkongsian terbagi atas empat macam yaitu :

a.)    perkongsian ‘inan

b.)    perkongsian mufawidhah

c.)    perkongsian abdan

d.)   perkongsian wujuh.[14]

E.     Metode transaksi syirkah ‘uqud

1.      Syirkah ‘inan

Perkongsian ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian ini, hanya saja mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan ada kesamaan dalam modal  dan pengolahan (tasaharruf) boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil boleh sama dan juga tidak. Bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.

2.      Syirkah muwafidhah

Arti dari mufawidhah menurut bahasa adalah persamaan dinamakan mufawidhah antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.

Menurut istilah perkongsian mufawidhah adalah transasksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut. Dengan demikian setiap orang akan menjamin pihak yang lain baik dalam penjualan maupun pembelian. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu dianggap tidak sah jika modal salah satu orang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian ‘inan karena tidak adanya kesamaan.

Ulama Maliki membolehkan jenis perkongsian ini, mereka membolehkan perkongsian ini dengan pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya.

Adapun jika didasarkan bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengolah modalnya sendiri tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, perkongsian seperti ini menurut ulama Malikiyah disebut perkongsian ‘inan. Perkongsian mufawidhah sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan oleh ulama fiqih lainnya. Akan tetapi ulama Syafi’iyah, hanabilah, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolaknya. Dengan alasan, perkongsian semacam itu tidak dibenarkan oleh syara’. Disamping itu untuk merealisasikannya adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangat sulit, dan mengundang unsur penipuan (gaharar). Oleh karena itu dipandang tidak sah sebagaimana jual beli gharar.

3.      Syirkah wujuh

Perkongsian wujuh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu. Penamaan wujuh karena  tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Selain itu, banyak manusia yang mempraktekkan perkongsian jenis ini diberbagai tempat tanpa ada yang menyangkal.

Adapun ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian. Selain itu, akan mendekatkan pada munculnya unsur penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat yang pertama membolehkan perkongsian ini, keduanya dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian keuntunganpun harus diukur berdasarkan tanggung-jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

4.      Syirkah ‘amal atau abdan

Perkongsian a’mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain. Perkongsian ini disebut juga dengan perkongsian shana’I dan taqabbul.

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu perkongsian tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah.

Namun demikian ulama Malik menganjurkan syarat untuk keshahihan syirkah itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus ada ditempat yang sama. jika berbeda tempat, syirkah ini tidak sah. Persyaratan lainnya hendaklah pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu.

Ulama hanabilah membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal mencari makelar.

Ulama Syafi’iyah, Imamiyah, Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa syirkah semacam ini batal karena syirkah ini dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang sekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya.

Begitu pula dilarang bahkan mubah menurut Hanafiyah perkongsian dalam pekerjaan, seperti mencari kayu, berburu, dan lain-lain, sebab perkongsian ini mengandung unsur perwakilan padahal perwakilan tidak sah dalam perkara mubah sebab kepemilikannya dengan penguasaan.

F.     Mengakhiri syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

1.      Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menyebutkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2.      Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun Karena alasan lainnya.

3.      Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus hanyalah untuk anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris angota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli warisyang bersangkutan.

4.      Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

5.      Salah satu pihak jatuh yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi’I Hanbali. Hanafi berpandapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6.      Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.[15]

Berakhirnya syirkah dapat dikarenakan oleh hal-hal yang dapat membatalkannnya, perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua ha. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan adapula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1.      Pembatalan syirkah secara umum

a.       Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu

b.      Meningalnya salah seorang syarik

c.       Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang

d.      gila

2.      Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

a.       Harta syirkah rusak.

b.      Tidak ada kesamaan modal.[16]

G.    Pengaplikasian syirkah

1.      Pengaplikasian syirkah dalam perbankan syari’ah

1.)    Pembiayaan proyek

Syirkah atau musyarokah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek ldimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2.)    Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarokah atau syirkah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untukk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.      Problematika

Pengaplikasian syirkah dalam perbankan syari’ah mengenai pembiayaan proyek dan modal ventura tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dimana salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perkongsian. Seperti dalam pembiayaan proyek dimana nasabah mengembalikan dana tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali, begitupun halnya dengan modal ventura.

3.      Penyelesaian

Penulis akan menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syari’ah, menurut penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

1.)    Musyawarah

2.)    Mediasi perbankan

3.)    Melalui badan arbitrase

4.)    Melalui pengadilan dalam lingkup pengadilan umum

Dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, pada prinsipnya persoalan ekonomi syari’ah merupakan kompetensi absolute peradilan agama, namun menurut asas kebebasan berkontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan secara musyawarah mediasi perbankan, arbitrase syari’ah atau arbitrase lain (misalnya Badan Arbitrase Nasional/BANI) atau melalui pengadilan umum.

Untuk itu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjnjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Walaupun penyelesaian sengketa perbankan termasuk dalam ranah hukum perjanjian namun dengan diundangkannya UU pebankan syari’ah forum penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan alternative bagi para pihak sudah diatur.

Mengenai penyelesaian sengketa melalui bada arbitrase di Indonesia ada beberapa lembaga arbitrase yang ada yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Mu’amalah Indonesia (BAMUI), yang kemudian diganti menjadi         Badan Arbitrase Syari’Ah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).[17]

III. PENUTUP

A.    Simpulan

Syirkah atau perkongsian merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana ada pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang terkait. Syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Dimana syirkah amlak dibagi menjadi dua bentuk yaitu syirkah amlak ikhtiyar dan syirkah amlak ijbar. Sedangkan mengenai pembagian syirkah uqud ulama berbeda pendapat mengenai bentuknya. Akan tetapi, menurut jumhur ulama pembagian dari syirkah uqud yaitu perkongsian ‘inan, perkongsian mufawidhah, perkongsian abdan, perkongsian wujuh. Suatu kerjasama dapat dikatakan syirkah apabila telah memenuhi rukun dari syirkah tersebut yaitu adanya para pihak dan ijab qabul.

Pengaplikasian syirkah sendiri mengalami kemajuan seiring semakin majunya perkembangan zaman. Pengaplikasian tersebut dapat ditemukan di ranah perbankan seperti pembiayaan proyek dan modal ventura. Kendala dalam kerjasama yang dilakukan antara Bank dan nasabah tidak menutup kemungkinan terjadi. Maka alternative yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kendala atau sengketa adalah dengan musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase, melalui pengadilan dalam lingkup pengadilan umum.

B.     Kritik dan saran

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai syirkah. kami menyadari banyak kekurangan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan sebagai referensi kami dalam penulisan makalah kedepan. Harapan penulis, semoga makalah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca.

---

[1] Mardani. Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 52

[2] Hamzah Ya’qub. Kode Etik Dagang Menurut Islam. ( Bandung :Diponegoro, 1984). Hal. 259

[3] Hendi suhendi. Fiqih Mu’amalah. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 125

[4] Mardani. Ibid. Hal. 160

[5] Rahmat syafei. Fiqih Muamalah. (Bandung : Pustaka Setia, 2001). Hal. 183

[6] Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Fiqih Muamalah. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001). Hal. 99

[7] Hendi suhendi. Ibid. Hal. 125-126

[8] Rahmat syafei. Ibid Hal. 183-185

[9] Mardani. Ibid. Hal. 161

[10] Rahmat syafei. Ibid. Hal. 155-156

Hendi suhendi. Ibid. Hal. 127

[11] Qamarul Huda. Fiqih Mu’amalah. ( Yogyakarta : Teras, 2011). Hal. 101

[12] Rahmat syafei. Ibid. Hal. 186

[13] Hendi suhendi. Ibid. Hal. 127-129

[14] Rahmat syafei. Ibid. Hal. 186-188

[15] Hendi suhendi. Ibid. Hal. 133-134

[16] Rahmat syafei. Ibid. Hal. 201

[17] Mardani. Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 249-274.

DAFTAR PUSTAKA

Mardani, 2013, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.

Hendi suhendi, 2011, Fiqih Mu’amalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rahmat syafei, 2001, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia.

Teungku Muhammad Hasbi, 2001, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Hamzah Ya’qub, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung :Diponegoro.